Penanganan Bencana Aceh Harus Cepat dan Berpihak pada Korban

Banda Aceh, Sinata.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan, penanganan bencana di Aceh harus dilakukan dengan cepat, sinkron, dan berpihak sepenuhnya kepada korban.

Hal itu dikatakan Selly, karena menurutnya penanganan pasca bencana banjir dan longsor di sejumlah kabupaten/kota si Aceh masih lambat.

“Kami dari DPR menyampaikan turut berduka cita terhadap korban-korban yang ada di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat,” ucap Selly di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu 10 Desember 2025.

Pada momen itu, ia menyayangkan lambannya respons pemerintah setelah 14 hari status darurat kebencanaan ditetapkan. Sebab, menurut Selly, hingga saat ini belum terlihat sinergi yang memadai antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait.

“Status darurat kebencanaan yang ditetapkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota masih belum ada elaborasi koordinasi yang sinergi antara kementerian, lembaga, maupun kabupaten/kota itu sendiri. Ini sangat kami sayangkan,” tandasnya.

Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, percepatan pendataan korban merupakan langkah mendesak. Dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak, sekitar 800 ribu lebih warga telah mengungsi dan membutuhkan penanganan yang terukur serta anggaran yang jelas.

“Data-data ini harus segera disinergikan karena batas waktu yang ditetapkan pemerintah provinsi Aceh adalah tanggal 25 Desember. Sampai hari ini kita belum mengetahui berapa banyak korban yang diungsikan dari setiap kabupaten/kota,” tuturnya.

Selly juga menyoroti perlunya fleksibilitas dalam prosedur bantuan sosial pasca bencana. Menurutnya, pemerintah harus menghindari pola prosedural yang justru mempersulit warga terdampak.

“Kami tidak ingin prosedural-prosedural yang selama ini diterapkan menjadi bagian yang menyusahkan warga yang sedang terkena bencana,” sebutnya.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Agama untuk memberikan kebijakan khusus bagi pelajar dan mahasiswa yang terdampak, termasuk pembebasan biaya pendidikan bagi siswa madrasah, mahasiswa UIN, dan lima PTKIN terdampak di Aceh.

“Ada mahasiswa yang hari ini orang tuanya tidak bisa membiayai. Bukan hanya di Aceh tetapi di seluruh Indonesia,” paparnya.