Aceh Tamiang, Sinata.id — Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Minggu (4/1/2026).
Kunjungan bertujuan meninjau langsung kondisi sungai dan kawasan muara Tamiang, sekaligus memimpin rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Kuala.
Agenda ini merupakan bagian dari langkah terpadu pemerintah dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak banjir serta pendangkalan alur sungai.
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan melalui udara menggunakan helikopter untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aliran sungai, tingkat sedimentasi, dan situasi muara.
Setelah itu, Menhan melanjutkan peninjauan darat dan perairan dengan menyusuri sungai hingga ke muara menggunakan kapal, guna melihat secara langsung kesiapan lokasi sekaligus mengidentifikasi permasalahan teknis di lapangan.
Usai peninjauan, Menteri Pertahanan memimpin rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway.
Rapat dihadiri oleh Wakil Panglima TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan, Pangdam Iskandar Muda, serta Bupati Aceh Tamiang.
Pembahasan rapat difokuskan pada penyelarasan rencana teknis, kesiapan pengerahan alat berat, dukungan logistik, serta integrasi program Satgas Kuala dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang tengah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga terkait.
Dalam arahannya, Menhan menyampaikan bahwa pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala direncanakan mulai dilaksanakan dalam dua pekan ke depan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses normalisasi sungai dan muara secara terintegrasi dengan program pemulihan pascabencana.
Lebih lanjut, Menhan menegaskan bahwa pembentukan Satgas Kuala tidak hanya berfokus pada pengerukan dan penataan alur sungai, tetapi juga memiliki sasaran strategis untuk mendukung pemulihan serta penguatan perekonomian masyarakat di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara Tamiang.
Melalui normalisasi sungai, pemerintah berharap akses transportasi air dapat kembali berfungsi, aktivitas nelayan dan pertanian pulih, serta roda perdagangan lokal yang terdampak banjir dan pendangkalan dapat kembali bergerak.
Kegiatan itu menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan penanganan pascabencana yang terpadu dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah, sehingga upaya pemulihan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini