Rantauprapat, Sinata.id – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mencatat sejarah sebagai daerah pertama di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) atas keberhasilan mendaftarkan 100 pekerja rentan dari setiap desa masuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Sebanyak 7.500 pekerja rentan dari 75 desa kini resmi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, SpOG, MKM saat menerima kunjungan dari jajaran Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Selasa (22/4/2025).
“Kita telah lindungi 100 pekerja per desa. Totalnya 7.500 peserta dari 75 desa,” ujar Bupati.
Sebagai langkah lanjutan menuju Universal Coverage Jamsostek (UCJ), Bupati menyatakan akan segera meluncurkan program Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda (SERTAKAN), yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Melalui program ini, setiap aparatur sipil negara diimbau mendaftarkan lima orang pekerja rentan di sekitarnya.
“Kita segera susul gerakan SERTAKAN, lima orang per pegawai. Para anggota DPRD juga dihimbau untuk menjadi peserta,” tegasnya.
Bupati menyampaikan bahwa kepala desa dan BPD sudah masuk dalam kepesertaan Jamsostek. Namun, masih terdapat sekitar 3.000 guru, 215 kepala lingkungan (kepling), dan 1.200 kader desa yang belum terlindungi.
“Semua pihak dihimbau untuk segera bergabung. Ini penting agar mereka bekerja dengan tenang, dan jika terjadi risiko, keluarga tetap mendapatkan perlindungan seperti santunan kematian, jaminan pensiun, bahkan beasiswa bagi anak hingga perguruan tinggi,” jelas Bupati.
Pada kesempatan Musrenbang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, Bupati dan Wakil Bupati H. Jambri, ST secara simbolis menyerahkan santunan dan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 837.189.330 kepada sejumlah ahli waris pekerja yang mengalami risiko kerja.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Labuhanbatu, Edwin Saputra, menyampaikan bahwa sepanjang Januari 2024 hingga Maret 2025, pihaknya telah membayarkan total 5.002 klaim Jaminan Hari Tua (JHT) senilai Rp 86,75 miliar, 149 klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 2,1 miliar, 255 klaim Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 10,7 juta, dan 3.520 klaim Jaminan Pensiun (JPN) sebesar Rp 4,39 miliar. Selain itu, terdapat 303 klaim beasiswa dengan total Rp 1,27 miliar.
“Total pembayaran klaim dari Januari 2024 hingga Maret 2025 mencapai Rp 105,23 miliar,” ujar Edwin.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga Maret 2025, tingkat kepesertaan UCJ di Labuhanbatu baru mencapai 36,48% atau 66.234 pekerja. Masih terdapat 115.333 pekerja atau 63,52% yang belum terlindungi.
“Pemkab Labuhanbatu berencana menambah 10.000 peserta pekerja rentan dengan anggaran APBD dan 3.800 peserta dari dana DBH sawit SILPA 2024 dan 2025 selama enam bulan,” tambah Edwin.
Musrenbang RKPD Tahun 2026 ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekdakab Labuhanbatu Ir. Hasan Heri Rambe, pimpinan OPD, camat, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan akademisi dari berbagai institusi.(*)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini