Kongres Peru Makzulkan Presiden Interim Jose Jeri Terkait Korupsi

Lima, Sinata.id - Kongres Peru memutuskan untuk memakzulkan Presiden interim Peru, Jose Jeri, pada Selasa (17/2/2026) waktu setempat.

Keputusan tersebut diambil setelah Jeri menghadapi sejumlah tuduhan korupsi, padahal ia baru menjabat sekitar empat bulan.Jeri menjadi kepala negara ketujuh di Peru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Ia juga menjadi presiden terbaru yang diberhentikan di tengah dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang.

Dugaan Perekrutan Tidak Wajar dan Pertemuan Rahasia

Presiden berusia 39 tahun itu diduga melakukan perekrutan tidak wajar terhadap sejumlah pejabat perempuan di lingkungan kantor kepresidenan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Laporan program investigasi televisi mengungkap adanya beberapa perempuan yang memperoleh jabatan setelah bertemu dengan Jeri. Selain itu, jaksa setempat juga menyelidiki dugaan praktik “sponsor kepentingan ilegal” setelah terungkap adanya pertemuan tertutup antara Jeri dan dua eksekutif asal China.

Salah satu di antaranya diketahui memiliki kontrak aktif dengan pemerintah Peru. Jeri membantah seluruh tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pertemuan itu tidak melanggar hukum.

Hasil Pemungutan Suara dan Mekanisme Pengganti

Dalam sidang pemungutan suara di Kongres, sebanyak 75 anggota legislatif menyetujui pemakzulan, 24 menolak, dan tiga lainnya abstain. Berdasarkan ketentuan konstitusi, ketua parlemen yang baru akan menjabat sebagai presiden interim hingga 28 Juli mendatang.

Jeri sebelumnya dilantik pada 10 Oktober 2025 untuk melanjutkan sisa masa jabatan Dina Boluarte, yang juga diberhentikan dari jabatannya. Secara konstitusional, Jeri tidak diperkenankan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 12 April 2026.

Setelah dicopot, Jeri akan kembali menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif hingga masa jabatan berakhir.

Dalam satu dekade terakhir, Peru mengalami ketidakstabilan politik yang signifikan. Sejumlah presiden diberhentikan, diselidiki, atau dijatuhi hukuman atas berbagai pelanggaran.

Sebelum Boluarte, presiden terpilih 2021, Pedro Castillo, juga dimakzulkan pada akhir 2022 setelah mencoba membubarkan Kongres untuk menghindari proses penyelidikan. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara atas upaya tersebut.

Konstitusi Peru memuat klausul yang memungkinkan presiden diberhentikan apabila dinilai “tidak cakap secara moral”. Ketentuan ini telah beberapa kali digunakan oleh parlemen untuk mencopot kepala negara.