Jayapura, Sinata.id – Komisi II DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara melakukan kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy ini bertujuan untuk menghimpun data serta masukan terkait kondisi perbatasan Indonesia–Papua Nugini, khususnya di wilayah Papua.
Rifqinizamy menjelaskan, agenda tersebut menjadi bagian dari upaya DPR untuk mendapatkan gambaran nyata persoalan perbatasan langsung dari daerah.
Hal itu disampaikannya usai memimpin pertemuan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua, serta pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kantor Gubernur Papua.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPR RI melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Papua, DPRD Papua, pemerintah kabupaten, hingga instansi terkait lainnya.
Menurut Rifqinizamy, keterlibatan banyak pihak penting agar persoalan perbatasan dapat dipahami secara utuh dan tidak dilihat dari satu sisi saja.
Ia menegaskan bahwa Panja Komisi II ingin menyerap langsung aspirasi daerah mengenai kondisi faktual perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Masukan tersebut dinilai krusial sebagai dasar perumusan langkah kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Selain menggelar rapat koordinasi, Panja Komisi II DPR RI juga dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur serta kualitas pelayanan di kawasan perbatasan.
Rifqinizamy menyampaikan bahwa berbagai persoalan di wilayah perbatasan perlu diurai secara menyeluruh agar dapat dirumuskan solusi yang konkret.
Ia menilai, penyelesaian masalah tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga bisa mencakup perbaikan regulasi maupun penguatan kelembagaan.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai mitra strategis Komisi II DPR RI. BNPP disebut memiliki posisi sentral dalam mengoordinasikan puluhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan.
Rifqinizamy mengakui bahwa tata kelola perbatasan hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, kunjungan kerja Panja Komisi II ke Papua diharapkan dapat menjadi langkah evaluatif sekaligus mendorong penyempurnaan kebijakan agar pengelolaan perbatasan ke depan berjalan lebih optimal. (A18)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.