Koalisi HAM Papua Desak Investigasi Independen atas Dugaan Korban Sipil di Puncak

Jayapura, Sinata.id – Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua mendesak pemerintah pusat, aparat keamanan, serta lembaga negara segera mengambil langkah konkret menyusul dugaan jatuhnya korban sipil dalam konflik bersenjata di Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Dalam siaran pers yang diterima Jumat (17/4/2026), koalisi menyebut pendekatan keamanan dalam penanganan persoalan Papua telah memicu konflik berkepanjangan antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang berdampak langsung terhadap masyarakat sipil.

Menurut koalisi, berdasarkan laporan dari lapangan, sedikitnya sembilan warga sipil dilaporkan meninggal dunia, termasuk seorang anak berusia lima tahun bernama Para Walia. Selain korban jiwa, sejumlah warga disebut mengalami luka-luka serta trauma akibat situasi kekerasan tersebut.

“Mayoritas korban merupakan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata,” demikian isi pernyataan koalisi.

Koalisi menilai peristiwa tersebut harus diusut secara menyeluruh karena berpotensi melanggar hak hidup, hak atas rasa aman, serta perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum humaniter internasional.

Sebelumnya, Kapen Koops TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna menyatakan aparat melakukan patroli keamanan setelah menerima laporan warga mengenai gangguan keamanan di wilayah Pogoma. Patroli dilakukan untuk mengamankan situasi dan memastikan keberadaan kelompok bersenjata.

Di sisi lain, Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom mengklaim telah terjadi operasi udara menggunakan empat helikopter di Kampung Guamo, Distrik Pogoma, yang disebut mengakibatkan korban sipil dan pengungsian warga.

Atas perbedaan keterangan tersebut, koalisi meminta Komnas HAM RI, Komnas HAM Perwakilan Papua, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) segera membentuk tim pencari fakta independen guna memastikan fakta di lapangan.

Selain investigasi, koalisi juga mendesak Presiden Republik Indonesia segera membuka langkah dialog damai untuk menghentikan konflik bersenjata yang terus menelan korban sipil di Papua.

Mereka turut meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Puncak, dan DPRD setempat segera menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak, termasuk layanan kesehatan, perlindungan anak, serta pemulihan psikologis korban.

Organisasi masyarakat sipil yang ikut dalam koalisi, di antaranya LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP, Elsham Papua, KontraS Papua, dan sejumlah lembaga advokasi lainnya. (A08)