“Kalau penjelasan teknis belum lengkap, sebaiknya ada juru bicara yang benar-benar menguasai substansi. Komunikasi yang tidak utuh bisa memicu persepsi negatif dan menggerus kepercayaan masyarakat,” kata legislator asal Pati, Jawa Tengah itu.
Ia menegaskan, kebijakan pangan harus berbasis data dan berpihak pada kepentingan nasional. Transparansi, menurutnya, menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan petani tetap merasa dilindungi di tengah dinamika kebijakan impor.
“Kita ingin kebijakan berjalan baik dan terukur. Karena itu, kejelasan dan keterbukaan bukan pilihan, melainkan keharusan,” pungkasnya. (A18)
Sumber: Parlementaria
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.