Info Market CPO
🗓 Update: Rabu, 20 Mei 2026 |18:50 WIB |Volume: 0.5K • 2.6K • 0.5K • 0.5K • 0.2K DMI • FOB PALOPO • DMI • DMI • LOCO PARINDU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
- 14500 (IMT) 12100 (IBP) 15500 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
N4 N4 (N4)
Vol: 0.5K · DMI
- 14500 (IMT) 12100 (IBP) 15500 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
- 14500 (IMT) 12100 (IBP) 15500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
- 11010 (MNA) - 15150 WD
Catatan Pasar
  • Tender PTPN didominasi status WD. Tender DMI mencatat CTR di level 15.500 dengan bidder IMT, IBP, dan PAA. Tender FOB PALOPO belum terdapat bidder. Tender LOCO PARINDU mencatat penawaran MNA di level 11.010 dengan CTR 15.150.
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Pematangsiantar

Hari Otonomi Daerah 2026 di Siantar: Wali Kota Soroti Kinerja Birokrasi

hari otonomi daerah 2026 di siantar: wali kota soroti kinerja birokrasi
Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, memimpin upacara Hari Otonomi Daerah 2026. (diskominfosiantar)

Pematangsiantar, Sinata.id – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kota Pematangsiantar tidak sekadar menjadi seremoni tahunan.

Upacara yang digelar di halaman Balai Kota, Jalan Merdeka, justru menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Advertisement

Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, memimpin langsung upacara sebagai inspektur. Kegiatan berlangsung tertib dengan Hendra TP Simamora sebagai komandan upacara, serta pembacaan sejarah singkat otonomi daerah oleh Happy Oikumenis Daely, Senin (27/4/2026).

Dalam amanat yang dibacakan, pesan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjadi sorotan utama. Ia menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan, melainkan instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga  Tangan Tersembunyi Hadang Kewenangan Kadisdik Siantar, Dampaknya Silpa Mencapai Rp 20 M

Namun demikian, pemerintah pusat juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi daerah, seperti lemahnya integrasi perencanaan dan penganggaran, birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, serta tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

“Kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Daerah harus berani berinovasi dan mandiri,” demikian pesan yang disampaikan dalam amanat tersebut.

Selain itu, ketimpangan akses terhadap layanan dasar, khususnya di wilayah terpencil, serta minimnya kolaborasi antar daerah juga dinilai masih menjadi tantangan besar.

Melalui tema nasional “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga  Minim Kesiapan Darurat, DPRD Diduga Lalai Awasi Kinerja PDAM Tirta Uli

Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, serta perlindungan sosial. Selain itu, penguatan sektor pangan, energi, dan kewirausahaan juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja baru di daerah.

Di akhir amanat, ditekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efisien dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Upacara ini menjadi pengingat bagi jajaran Pemerintah Kota Pematangsiantar bahwa otonomi daerah hanya akan bermakna jika diiringi dengan kinerja nyata, inovasi, dan keberpihakan kepada masyarakat. (SN10)

 

 

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini