Pematangsiantar, Sinata.id – Momentum Hari Bumi 2026 dimanfaatkan Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara untuk menyerukan pemulihan lingkungan dan menolak peninjauan kembali pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari.

Dalam pernyataan resminya yang dirilis di Pematangsiantar, Rabu (22/4/2026), kelompok tersebut menilai bumi tengah menghadapi krisis ekologis serius, mulai dari pencemaran air, udara, tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga pemanasan global.

Mereka menyebut kondisi itu terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam berlebihan, seperti deforestasi, pertambangan tak terkendali, ekspansi perkebunan monokultur, industri ekstraktif, dan kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi.

Tolak Peninjauan Kembali Izin PT TPL

Dalam pernyataan itu, mereka menyampaikan dukungan atas kebijakan pemerintah yang pada 26 Januari 2026 mencabut izin 28 perusahaan di Sumatera yang dinilai merusak lingkungan.

Sebanyak 12 di antaranya berada di Sumatera Utara, termasuk PT Toba Pulp Lestari.

Mereka menegaskan pemerintah tidak boleh menerbitkan izin baru maupun meninjau kembali izin yang sudah dicabut, khususnya izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL.

“Pemerintah harus konsisten dan berpihak pada pembangunan yang adil serta berkelanjutan,” demikian isi pernyataan tersebut.

Klaim Kondisi Danau Toba Mulai Membaik

Kelompok itu juga menyebut, dalam empat bulan terakhir sejak operasional PT TPL berhenti, kondisi di kawasan Danau Toba mulai menunjukkan perubahan positif.

Mereka mengklaim konflik agraria mereda, masyarakat adat mulai kembali mengelola lahan, kualitas udara membaik, serta sejumlah lahan eks konsesi mulai ditanami pohon bernilai ekonomi.

Selain itu, hubungan sosial dan budaya masyarakat disebut berangsur pulih.

Dalam sikap resminya, mereka menilai kawasan sekitar Danau Toba tidak tepat dijadikan wilayah industri ekstraktif. 

Menurut mereka, kawasan dataran tinggi Danau Toba lebih strategis dikembangkan sebagai sentra pertanian berkelanjutan dan pariwisata berbasis masyarakat.

Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif serta industri kecil-menengah berbasis sumber daya lokal juga disebut lebih menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat kawasan Tapanuli Raya.

Pernyataan ditutup dengan ajakan menjaga bumi dan mewariskan lingkungan sehat kepada generasi mendatang.

Mereka menekankan bahwa tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama dapat memberi dampak besar bagi kelestarian alam.

“Salam keadilan ekologis,” tulis pernyataan gerakan yang dipimpin Pastor Walden Sitanggang tersebut. (A08)

Advertisement