Info Market CPO
🗓 Update: Senin, 11 Mei 2026 |15:20 WIB |Volume: 0.5K • 0.2K • 2.6K DMI • LOCO NGABANG • LOCO KEMBAYAN • LOCO PARINDU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15325 15217 (PAA) 15203 - EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15325 15217 (PAA) 15203 - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
14975 14774 (MNA) 14550 (PBI) - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO KEMBAYAN
14875 14624 (MNA) 14450 (PBI) - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K · LOCO PARINDU
14885 14699 (MNA) 14550 (PBI) 14975 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi pada transaksi DMI dan segmen LOCO
  • Persaingan harga masih cukup ketat antar bidder
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Regional

Dugaan BOS Fiktif Rp268 Juta, Kepsek SMKN 2 Aramo Terancam Dilaporkan

kepala smk negeri 2 aramo berinisial yb terancam dilaporkan ke aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (bos) tahun anggaran 2020–2025.
Kondisi SMK 2 Aramo, Nias Selatan

Nias Selatan, Sinata.id – Kepala SMK Negeri 2 Aramo berinisial YB terancam dilaporkan ke aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2020–2025.

Laporan ini rencananya akan diajukan oleh pegiat anti-korupsi Kepulauan Nias, Feberius Buulolo, bersama timnya.

Advertisement

Feberius mengungkapkan, indikasi penyimpangan mencuat setelah timnya melakukan penelusuran lapangan. Salah satu temuan yang disoroti adalah tidak ditemukannya instalasi meteran listrik di sekolah tersebut, sementara dalam laporan penggunaan dana BOS tercatat adanya anggaran untuk layanan daya dan jasa.

“Berdasarkan informasi yang saya himpun di lapangan, kepala sekolah diduga melakukan penggelembungan penggunaan dana BOS selama kurun waktu 2020 hingga 2025,” ujar Feberius, Senin (20/4/2026).

Baca Juga  Air Danau Toba Keruh dan Ikan Mati, Pemkab Samosir Gandeng USU Lakukan Kajian

Selain itu, ia juga menduga terjadi penggelembungan anggaran BOS dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Feberius menyebut, kepala sekolah diduga tidak menjalankan tugas secara optimal, dengan tingkat kehadiran yang disebut hanya sekitar sekali dalam sebulan. Kondisi ini, menurutnya, turut berdampak pada aktivitas belajar mengajar.

Ia juga mengungkapkan adanya laporan bahwa sejumlah guru jarang hadir sejak 2020 hingga 2023, serta dugaan belum dibayarkannya hak-hak tenaga pendidik.

Berdasarkan data yang dihimpun tim, sejumlah pos anggaran yang diduga bermasalah antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana sekitar Rp193,8 juta, serta layanan daya dan jasa dengan total mencapai Rp74,25 juta dari periode 2020 hingga 2025. Secara keseluruhan, nilai anggaran yang dipersoalkan mencapai Rp268,1 juta.

Baca Juga  Kepala OPD Nisel Tidak Berada di Kantor Saat Jam Kerja, DPRD Soroti Disiplin ASN

Feberius menilai, khusus pada pos layanan daya dan jasa, terdapat indikasi kuat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Temuan tersebut diperoleh saat tim melakukan pengecekan langsung pada pertengahan April 2026.

“Kami menemukan kondisi bangunan sekolah yang rusak, sementara anggaran pemeliharaan cukup besar. Ini yang menjadi dasar kami untuk melaporkan persoalan ini agar dapat ditindaklanjuti dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala SMKN 2 Aramo belum membuahkan hasil. Saat dihubungi melalui pesan singkat pada Senin sore, nomor yang bersangkutan tidak aktif. (SN13)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini