MENU
DPR RI Soroti Gejolak Global, Minta Relaksasi Kebijakan untuk Industri...
WA FB
Nasional

DPR RI Soroti Gejolak Global, Minta Relaksasi Kebijakan untuk Industri Mamin

G Editor : Gunawan Purba | 06 Mar 2026 | 16:46 WIB
DPR RI Soroti Gejolak Global, Minta Relaksasi Kebijakan untuk Industri Mamin
Erna Sari Dewi

Gresik, Sinata.id - Komisi VII DPR RI menilai pemerintah perlu memberikan relaksasi kebijakan bagi industri makanan dan minuman (mamin) di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Sektor ini dinilai memiliki peran penting terhadap kinerja ekspor nasional, terutama ke tiga pasar utama yakni Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari–September 2025, kontribusi ketiga negara tersebut mencapai 41,81 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, mengatakan industri mamin saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, terutama akibat dinamika geopolitik global.

“Dalam perjalanannya tentu banyak tantangan yang dihadapi. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi kontraksi geopolitik yang cukup besar,” ujar Erna saat kunjungan kerja ke PT GarudaFood Putra-Putri Jaya di Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran berpotensi memicu dampak lanjutan bagi sektor industri di dalam negeri.

Menurutnya, ketegangan tersebut dapat berpengaruh pada kenaikan biaya produksi, fluktuasi harga bahan baku, hingga gangguan rantai pasok global yang berujung pada tekanan bagi pelaku industri.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga melakukan inventarisasi sejumlah persoalan yang dihadapi industri mamin dalam merespons gejolak global.

Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan dari delapan kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi VII.

Erna menegaskan pemerintah perlu merespons situasi ini dengan kebijakan yang lebih fleksibel, terutama terkait ketersediaan bahan baku industri.

“Kami berharap ada kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel, terutama terkait pasokan bahan baku yang sangat penting bagi industri,” ujarnya.

Selain itu, Komisi VII juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi produk guna menjaga daya saing di tengah meningkatnya biaya produksi.

Diversifikasi tersebut, kata Erna, dapat dilakukan dari sisi desain, inovasi produk, maupun strategi pengembangan lainnya.

“Pelaku usaha juga perlu melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun inovasi lain, agar dapat mengatasi tekanan biaya produksi yang semakin tinggi,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.