Banda Aceh, Sinata.id – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, meminta percepatan pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur dasar yang masih terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan Mualem di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi capaian penanganan pemulihan pascabencana Aceh yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Menurut Mualem, enam bulan setelah bencana melanda, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terselesaikan, terutama di wilayah pelosok Aceh.
“Yang paling urgen adalah sawah yang belum bisa digunakan, jaringan irigasi yang rusak, serta jembatan dan jalan yang membutuhkan perbaikan. Sungai juga perlu dibenahi agar tidak kembali meluap saat curah hujan tinggi,” ujar Mualem.
Ia menilai kondisi sungai di berbagai daerah menjadi salah satu persoalan paling mendesak karena berdampak langsung terhadap risiko banjir dan aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai.
Mualem menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar berbagai kerusakan yang terjadi dapat segera ditangani.
“Insyaallah kita bekerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Ini menjadi tugas bersama untuk membangun kembali fasilitas yang rusak maupun yang hilang akibat bencana,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Fadhlullah, menyoroti tingginya tingkat inflasi di Aceh yang berdasarkan data pemerintah pusat menempati posisi kedua tertinggi secara nasional.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung.
Fadhlullah juga mengungkapkan bahwa realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh hingga saat ini telah mencapai sekitar 45 persen. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyerapan anggaran agar program pembangunan dan pemulihan dapat berjalan optimal.
“Realisasi anggaran harus dipercepat, mengingat saat ini Aceh juga sedang mengupayakan perpanjangan dana otonomi khusus yang diharapkan dapat terealisasi tahun ini,” ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tito menyampaikan bahwa berdasarkan analisis Satgas Nasional, dari 18 kabupaten dan kota yang terdampak bencana, sebanyak 10 daerah telah kembali berfungsi secara normal.
Menurut Tito, pemerintah pusat terus memantau proses pemulihan melalui berbagai indikator, mulai dari sektor pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga konektivitas wilayah.
Untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp371 miliar yang difokuskan pada rehabilitasi sawah, jaringan irigasi, dan lahan pertanian yang terdampak bencana.
“Dari hasil analisis Satgas Nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang kembali fungsional. Kami juga telah menyiapkan dukungan anggaran guna mempercepat proses pemulihan,” kata Tito.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema alokasi dua persen mulai tahun depan guna memperkuat pembangunan dan percepatan pemulihan pascabencana.
“Oleh karena itu, dana TKD yang telah disalurkan tahun ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai program pemulihan, sehingga pengajuan anggaran pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih lancar,” pungkasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota dari 18 daerah terdampak bencana, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. (SN21)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini