Jakarta, Sinata.id - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara diplomasi parlemen dan diplomasi pemerintah dalam merespons situasi geopolitik global yang kian dinamis dan kompleks.
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyampaikan hal tersebut usai Rapat Koordinasi BKSAP dengan Kementerian Luar Negeri di Ruang KK II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2026).
Pertemuan dihadiri pimpinan dan anggota BKSAP, Wakil Menteri Luar Negeri, Sekretaris Jenderal, serta jajaran Kementerian Luar Negeri. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan diplomasi Indonesia, terutama menjelang agenda internasional periode 2026–2027.
Syahrul menjelaskan, koordinasi dilakukan untuk memastikan kesinambungan antara langkah diplomasi pemerintah dan peran aktif parlemen dalam berbagai forum antarparlemen internasional. Menurutnya, sinergi tersebut penting agar posisi Indonesia di panggung global semakin kuat dan terarah.
Ia menilai, di tengah gejolak geopolitik dunia, Indonesia membutuhkan strategi diplomasi yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan global. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyikapi berbagai isu internasional yang terus berkembang.
Dalam rapat tersebut, BKSAP turut memaparkan sejumlah agenda internasional yang akan digelar Indonesia. Pada Juli 2026, Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus, yang diharapkan memperkuat peran strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, Indonesia juga akan menyelenggarakan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada 2027 sebagai upaya memperluas jejaring kerja sama parlemen dengan negara-negara Pasifik.
Kedua pihak sepakat meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi. Jika sebelumnya pertemuan digelar setahun sekali, ke depan direncanakan dilakukan minimal setiap enam bulan dengan format lebih dialogis agar pembahasan lebih mendalam dan responsif terhadap dinamika global.
Rapat juga menyinggung perkembangan Board of Peace (BOP) terkait upaya penghentian konflik Palestina. Syahrul menjelaskan, inisiatif tersebut muncul setelah ratusan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai belum efektif menghentikan konflik, terutama akibat dinamika veto di Dewan Keamanan PBB.
Ia menyebut sejumlah negara seperti Mesir, Qatar, Arab Saudi, dan Yordania mendorong keterlibatan Amerika Serikat untuk membantu meredakan konflik. Menurutnya, BOP dipandang sebagai opsi realistis dalam kondisi darurat untuk membuka ruang penurunan eskalasi kekerasan.
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.