Jakarta, Sinata.id – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk program dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagi kantin sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran sekaligus untuk memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi.
“Misalnya, Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, lalu ada hibah dari negara lain. Itu banyak dana hibah-hibah. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur,” ujar Kepala BGN Nanik S Deyang, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat BGN, Jumat (6/6/2026).
Alternatif Pembiayaan MBG
Nanik menjelaskan saat ini pemerintah mempersiapkan sejumlah alternatif skema pembiayaan pembangunan dapur MBG, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Disamping itu, sergahnya kemudian, bagi perusahaan yang berinvestasi di daerah terpencil juga didorong untuk memanfaatkan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung perluasan pembangunan dapur MBG di wilayah 3T.
“Intinya, ada beberapa alternatif pembiayaan untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan 100 persen dibiayai oleh APBN,” ujar Nanik.
Menurut Nanik, pendekatan di wilayah 3T berbeda dengan daerah perkotaan, karena jumlah penerima manfaat di sejumlah lokasi wilayah 3T relatif sedikit. Oleh karena itu, BGN tidak akan memaksakan dilakukannya pembangunan dapur baru apabila sudah tersedia fasilitas yang masih layak untuk digunakan.
“Jadi tidak harus membangun dapur baru, tapi bisa menggunakan dapur-dapur yang sudah ada, misalnya kantin sekolah, karena di daerah 3T ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah tersebut,” jelas Nanik.
Efesiensi Anggaran MBG
Nanik menjelaskan, saat ini efisiensi anggaran menjadi fokus utama BGN setelah anggaran MBG dipangkas menjadi Rp 268 triliun. Namun demikian, ia memastikan penghematan anggaran tidak akan mengurangi sasaran penerima manfaat bagi masyarakat.
Untuk itu, BGN telah menyusun empat langkah strategis, yakni melakukan refocusing atau peninjauan ulang penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta memperluas pelaksanaan MBG di wilayah 3T dengan skema yang tidak membebani APBN. (Edo)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini