Mereka menegaskan, jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan simbol moral dan integritas birokrasi.
“Sekda itu motor penggerak pemerintahan. Kalau motornya sudah karatan secara moral, bagaimana mau membawa kapal daerah ini berlayar lurus?” kritik salah satu akademisi lokal.
Selain desakan moral, publik juga meminta aparat penegak hukum ikut memantau jalannya proses seleksi pejabat tinggi pratama agar berlangsung transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan politik.
Hingga berita ini diturunkan, ISHS belum memberikan tanggapan resmi terkait foto yang beredar maupun dugaan yang kembali mencuat tersebut. Sementara pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keterlibatan nama tersebut dalam bursa calon Sekda. (A1)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.