Jakarta, Sinata.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah desak rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105 ribu unit mobil niaga dari India dibatalkan.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan agenda penguatan industri nasional dan pemberdayaan ekonomi pedesaan.
Menurut Said, langkah perusahaan pelat merah yang menggunakan dana APBN itu perlu ditinjau ulang secara serius. Ia mengingatkan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto berfokus pada penguatan ekonomi domestik melalui program-program prioritas strategis.
“Program seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi desa dirancang untuk mendorong produksi dari wilayah pedesaan. Arsitektur kebijakan ini harus dipahami secara menyeluruh, termasuk oleh BUMN,” ujar Said, Rabu (25/2026).
Ia menjelaskan, lonjakan permintaan pangan akibat program pemerintah semestinya dibarengi dengan peningkatan kapasitas produksi di sektor hulu oleh Kementerian Pertanian.
Skema tersebut, kata dia, akan memperbesar perputaran ekonomi desa sekaligus menekan ketergantungan terhadap produk impor. Namun, rencana mendatangkan kendaraan niaga dari luar negeri dinilai bertolak belakang dengan semangat tersebut.
Said menyoroti kinerja sektor manufaktur yang selama ini tumbuh lebih lambat dibanding Produk Domestik Bruto (PDB), padahal sektor itu memiliki peran strategis dalam hilirisasi sumber daya alam dan penciptaan lapangan kerja.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan, lebih dari satu juta sarjana saat ini belum terserap dunia kerja. Industri manufaktur, menurutnya, seharusnya menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional.
Dia juga merujuk pada kajian lembaga riset Celios yang memperkirakan impor tersebut berpotensi mengurangi PDB hingga Rp39,29 triliun.
Selain itu, pendapatan masyarakat diprediksi turun Rp39 triliun, surplus industri otomotif menyusut Rp21,67 triliun, pendapatan tenaga kerja pada rantai pasok berkurang Rp17,39 triliun, serta penerimaan pajak bersih terkoreksi Rp240 miliar.
Said mempertanyakan alasan perusahaan negara tidak menggandeng produsen otomotif dalam negeri. Ia menilai jumlah pengadaan yang hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional dalam setahun dapat menjadi dorongan besar bagi industri domestik jika dilakukan di dalam negeri.
“Jika pengadaan dilakukan oleh industri nasional, dampaknya akan berantai—dari kebangkitan sektor otomotif hingga peningkatan serapan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pertimbangan harga murah tidak serta-merta berarti efisien dalam jangka panjang. Aspek layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan perawatan perlu diperhitungkan secara matang.
“Efisiensi tidak hanya dilihat dari harga awal, tetapi juga dari dampak ekonominya bagi industri nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Said menekankan bahwa penggunaan APBN dengan skema multi years seharusnya memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Karena itu, ia meminta agar rencana impor mobil niaga tersebut tidak hanya dievaluasi, melainkan dibatalkan.
“Sangat disayangkan jika dana APBN dibelanjakan tanpa memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional. Rencana ini sebaiknya dihentikan,” tutupnya. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini