Bahas Strategi Pengupahan 2026, Apindo Soroti Pemulihan Ekonomi 2025 dan Stimulus Rp 200 Triliun

Strategi Pengupahan 2026

Isu pengupahan menjadi perhatian besar dalam Town Hall ini. Apindo menyiapkan strategi agar kebijakan pengupahan 2026 lebih realistis, berimbang antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

Untuk itu, setiap DPP Apindo diinstruksikan mengumpulkan data:

Inflasi daerah dan proyeksi 2026 Pertumbuhan ekonomi regional  Kondisi pasar kerja dan daya serap tenaga kerja Produktivitas tenaga kerja Kemampuan keberlangsungan usaha

“Dengan basis data yang kuat, APINDO dapat memberikan pandangan objektif di Dewan Pengupahan. Kita tidak ingin keputusan hanya berbasis tekanan politik, tetapi juga pada realitas ekonomi,” ujar Shinta.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Selain pengupahan, APINDO juga menyoroti kesiapan pengusaha dalam representasi di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dengan adanya pendaftaran hakim adhoc PHI 2025, APINDO menekankan pentingnya memastikan pengusaha memiliki wakil yang kompeten dalam menyelesaikan sengketa industrial.

Antara Harapan dan Tantangan

Town Hall Apindo ini memperlihatkan dua wajah ekonomi Indonesia 2025. Di satu sisi, ada optimisme pertumbuhan di atas 5% yang menjadi modal penting menjelang tahun politik 2026. Namun di sisi lain, daya beli melemah, PHK meningkat, dan sektor riil melemah adalah alarm keras bahwa pemulihan belum merata.

Strategi pengupahan 2026 menjadi titik krusial. Jika upah terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan produktivitas, dunia usaha bisa tertekan. Namun jika upah stagnan, daya beli masyarakat akan semakin terpuruk. Di sinilah peran APINDO untuk mencari jalan tengah yang adil.

Ke depan, efektivitas stimulus Rp200 triliun akan diuji. Bila tata kelola buruk, dana hanya akan menguap di konsumsi jangka pendek. Namun bila tepat sasaran, program padat karya, bantuan pangan, dan revitalisasi sektor produktif bisa menjadi bantalan pertumbuhan sekaligus mengurangi gejolak sosial. (A27)