WASHINGTON, Sinata.id – Penyanyi pop dunia Ariana Grande mengecam penggunaan salah satu lagunya oleh Gedung Putih dalam video media sosial yang mempromosikan kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kontroversi bermula setelah akun resmi Gedung Putih mengunggah video di TikTok yang menampilkan petugas perbatasan memborgol sejumlah orang dan membawa mereka ke kendaraan serta pusat detensi.
Video tersebut menggunakan lagu "Bye", salah satu hit Ariana Grande yang dirilis pada 2024, sebagai musik latar.
Unggahan itu disertai keterangan yang berbunyi, "Bye-bye... President Trump has delivered the most secure border in history."
Ariana Grande kemudian merespons langsung unggahan tersebut melalui kolom komentar.
"Tolong jangan gunakan musik saya dalam kaitannya dengan omong kosong yang barbar, tidak manusiawi, dan keji ini," tulis Grande.
Tak lama setelah komentar tersebut muncul, video Gedung Putih dilaporkan dibisukan dan komentar Ariana Grande tidak lagi terlihat di unggahan tersebut.
Sejumlah pengguna media sosial kemudian mempertanyakan hilangnya komentar sang penyanyi dan alasan audio video tersebut dimatikan.
Menanggapi kritik Grande, juru bicara Gedung Putih Abigail Jackson memberikan pembelaan terhadap kebijakan pemerintahan Trump.
"Yang sebenarnya barbar, tidak manusiawi, dan keji adalah para imigran ilegal kriminal yang telah melukai dan membunuh warga Amerika yang tidak bersalah," ujar Jackson kepada media Amerika Serikat.
Video tersebut diunggah tidak lama setelah Presiden Trump menandatangani undang-undang yang menyediakan lebih dari US$70 miliar untuk pendanaan lembaga-lembaga imigrasi selama sisa masa pemerintahannya.
Ariana Grande bukanlah artis pertama yang menolak musiknya digunakan untuk kepentingan politik Trump.
Sebelumnya, Sabrina Carpenter juga memprotes penggunaan lagunya dalam video yang menampilkan operasi penegakan imigrasi.
Selama kampanye pemilihan presiden 2024, sejumlah musisi ternama seperti ABBA, Céline Dion, dan Beyoncé juga meminta agar musik mereka tidak digunakan dalam acara kampanye maupun kegiatan politik yang terkait dengan Trump.
Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai penggunaan karya musik oleh institusi politik dan hak para seniman untuk menentukan konteks penggunaan karya mereka di ruang publik. (A08/BBC)
Komentar (0)
Seluruh isi komentar merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna dan berada di luar tanggung jawab redaksi. Komentar yang melanggar hukum akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.