Info Market CPO
🗓 Update: Kamis, 04 Juni 2026 |17:08 WIB |Volume: 0.5K • 0.5K • 0.5K • 0.5K • 0.5K • 0.5K DMI • BLW • FOB TDUKU • FRC TBAYUR • FRC PLMBG • LOCO LUWU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
MERANTI7 N4 (MERANTI7)
Vol: 0.5K · DMI
15025 (AGM) 15010 (IBP) 14921 (EUP) 15075 AGM ACC
N4 N4 (N4)
Vol: 0.5K · BLW
15025 (ARM) 15010 (MM) 14951 (EOP) 15075 ARM ACC
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FOB TDUKU
14825 (AGM) 14785 (MM) 14736 (PRISCOLIN) 14875 AGM ACC
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FRC TBAYUR
14880 (WIRA) 14759 (WNI) 8000 (PRCW) 14945 WIRA ACC
N7 N4 (N7)
Vol: 0.5K · FRC PLMBG
14875 (AGM) 14860 (MM) 14771 (PRISCOLIN) 14925 AGM ACC
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Tender PTPN didominasi transaksi ACC dengan persaingan harga yang cukup ketat antar bidder. AGM memenangkan tender DMI, FOB TDUKU, dan FRC PLMBG, sementara ARM unggul di BLW dan WIRA memenangkan tender FRC TBAYUR. Tender LOCO LUWU belum terdapat bidder.
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Nasional

Luhut: 62,9 Persen Subsidi Listrik Dinikmati Kelompok Mampu

luhut: 62,9 persen subsidi listrik dinikmati kelompok mampu

Jakarta, Sinata.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa sebagian besar subsidi listrik saat ini justru dinikmati oleh masyarakat yang tergolong mampu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Luhut menyebut beban subsidi energi yang ditanggung negara masih mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun.

Advertisement

Dari jumlah tersebut, sekitar 62,9 persen dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

“Ini tidak adil dan perlu dilakukan penataan ulang agar subsidi benar-benar tepat sasaran,” kata Luhut dikutip dari akun Facebook pribadinya, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan reformasi subsidi dengan mengalihkan skema subsidi berbasis barang menjadi bantuan langsung berbasis individu.

Baca Juga  Luhut Optimistis Ekonomi Indonesia Menguat, Soroti Stabilitas Politik hingga Hilirisasi

Kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengarahkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan.

Luhut menjelaskan, integrasi sistem dilakukan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan verifikasi biometrik yang didukung teknologi GovTech hasil pengembangan talenta muda Indonesia.

Ia menilai digitalisasi tersebut dapat memangkas birokrasi, meningkatkan transparansi, sekaligus menutup celah manipulasi data yang selama ini berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Dengan sistem yang lebih transparan, negara berpotensi menghemat hingga Rp29,9 triliun per tahun dan memastikan anggaran diterima oleh pihak yang berhak,” ujarnya.

Selain memastikan ketepatan sasaran bantuan, pemerintah juga berupaya mengarahkan bantuan sosial agar memiliki dampak produktif bagi penerimanya.

Baca Juga  Luhut Pandjaitan Sebut Desakan Copot Wapres Gibran Kampungan

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini