Jakarta, Sinata.id – Presiden Prabowo Subianto menerima masukan dari sejumlah mantan pejabat ekonomi dan eks Gubernur Bank Indonesia (BI) terkait pengalaman menghadapi krisis ekonomi 1998 hingga 2008 untuk mengantisipasi gejolak global saat ini.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (22/5/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden ingin menyerap pengalaman para senior ekonomi dalam menghadapi tekanan ekonomi global pada masa lalu.
Airlangga menyebut pertemuan itu dihadiri mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, eks Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, mantan Duta Besar RI untuk China Sudrajat, serta mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo.
“Saya didampingi Pak Purbaya mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, para tokoh ekonomi tersebut membagikan pengalaman saat menghadapi krisis ekonomi global periode 2004 hingga 2014, termasuk lonjakan inflasi dan pelemahan rupiah akibat krisis minyak dunia.
Ia menjelaskan bahwa pada 2005 Indonesia pernah menghadapi lonjakan harga minyak hingga US$140 per barel yang menyebabkan tekanan besar terhadap ekonomi nasional.
“Pada waktu itu dilakukan penyesuaian harga sehingga inflasi sempat naik hingga 27 persen,” katanya.
Meski demikian, Airlangga menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan periode krisis sebelumnya. Fundamental ekonomi dinilai masih kuat dan tekanan terhadap rupiah relatif terkendali.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah sekitar 5 persen,” ujarnya.
Pemerintah, kata Airlangga, kini memanfaatkan pengalaman masa lalu sebagai bahan antisipasi menghadapi ketidakpastian ekonomi global ke depan.
Presiden Prabowo juga meminta pemerintah memperkuat regulasi sektor keuangan dan menjaga ketahanan industri perbankan nasional.
“Bapak Presiden meminta kami untuk memonitor regulasi-regulasi guna memperkuat situasi finansial dan menjaga prudensial perbankan,” kata Airlangga.
Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mempelajari pengalaman para senior ekonomi saat menghadapi krisis 1997 dan 2008.
Menurut Purbaya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari situasi krisis seperti 1998. Ia membandingkan kondisi saat itu ketika nilai tukar rupiah anjlok dari sekitar Rp2.000 menjadi Rp17 ribu per dolar AS.
“Kalau sekarang pelemahan rupiah hanya sekitar 4-5 persen dan fundamental ekonomi kita sangat baik,” ujarnya.
Purbaya menilai tekanan terhadap rupiah saat ini lebih dipengaruhi faktor persepsi pasar dibandingkan persoalan fundamental ekonomi nasional.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat komunikasi kepada publik terkait kondisi fundamental ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.
“Kita akan memperbaiki cara menyosialisasikan keberhasilan ekonomi kita kepada publik,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas percepatan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) serta penguatan pengelolaan ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Burhanuddin Abdullah menjelaskan diskusi turut membahas pengalaman menghadapi krisis pada 2005, termasuk kebijakan pengetatan moneter melalui kenaikan suku bunga BI untuk meredam inflasi akibat kenaikan harga BBM.
“Cerita masa lalu itu bisa menjadi pelajaran untuk kondisi sekarang,” ujar Burhanuddin.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut hasil pertemuan tersebut mencakup tiga poin utama, yakni penguatan stabilitas sektor keuangan, percepatan implementasi kebijakan DHE, dan optimalisasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia. (A02)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini