Anggota DPRD Siantar Tertidur saat Rapat Tuai Kecaman Publik

Pematangsiantar, Sinata.id – Insiden anggota DPRD Pematangsiantar, Nurlela Sikumbang, tertidur saat rapat gabungan komisi memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat yang menilai sikap tersebut mencoreng profesionalisme wakil rakyat.

Seperti disampaikan Ketua GMKI Siantar-Simalungun, Yopa Purba. Dia menyesalkan Nurlela tidur dalam rapat penting membahas kepentingan rakyat.

Menurutnya, rapat dewan merupakan forum penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, sehingga setiap anggota wajib hadir dengan penuh kesadaran, kesiapan, dan tanggung jawab.

“Meski kelelahan adalah hal manusiawi, saya berharap agar seluruh anggota dewan menjaga sikap profesional demi menjaga kepercayaan publik dan marwah lembaga DPRD. Ke depan, Anggota dewan harus disiplin dan aktif dalam agenda rapat agar berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas pembahasan,” katanya dihubungi Sinata.id, Rabu (17/9/2025).

Sementara Direktur Senada Institute, Chandra Malau menyatakan anggota dewan sebagai salah satu penyelenggara unsur pemerintahan daerah, selayaknya jalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, serius, maksimal dan disiplin.

Baca juga

Anggota DPRD Pematangsiantar Tertidur Saat Rapat Gabungan Komisi

“Rapat itu termasuk bagian dari tugasnya. Tertidur saat rapat itu dapat kita anggap bahwa yang bersangkutan tidak penuh persiapan untuk mengikutinya,” ujarnya dihubung Sinata.id, Rabu (17/9/2025)

Dia menyatakan anggota dewan yang tidur saat rapat jelas tak menghargai forum itu sendiri.

“Kita menuntut, para anggota DPRD, siapapun dan dari partai apapun itu, harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas, termasuk saat rapat. Persiapan itu bukan hanya mental dan intelektual, tetapi juga persiapan fisik yang prima, biar kejadian tertidur saat rapat seperti ini tidak terulang kembali,” bebernya.

Seperti diketahui, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut tertidur saat rapat membahas hasil kerja komisi DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. (SN14)

Advertisement